PERANAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN

PERANAN PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN

PERANAN
Menurut Soekanto (1990), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain.

Dalam Sosiologi, “teori peranan” berkaitan dengan teori struktural fungsional. Teori ini menganggap bahwa orang menduduki fungsi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial. Gagasan ini menyatakan bahwa peranan selalu dipertimbangkan dalam konteks relasi karena hanya dalam relasi peranan dapat dikenali (Munson dan Balgopal, 1978).

Untuk itu terkait dengan peranan penyuluhan pembangunan, maka harus dipahami terlebihi dahulu mengenai “kedudukan penyuluhan”, sehingga dapat dipahami “peranan penyuluhan”.


KEDUDUKAN PENYULUHAN

Menurut, Soekanto (1990) kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise-nya dan hak-hak kewajiban.

Berbicara tentang kedudukan penyuluhan, maka Timmer dalam Mardikanto (2010), dengan tepat menyebutnya sebagai “perantara” atau jembatan penghubung, yaitu penghubung antara:
1) Teori dan praktek, terutama bagi kelompok sasaran (penerima manfaat) yang belum memahami “bahasa ilmu pengetahuan/teknologi”.
2) Pengalaman dan kebutuhan, yaitu antar dua kelompok yang setara seperti sesama praktisi, sesama tokoh masyarakat, dan lain-lain.
3) Penguasa dan masyarakat, terutama yang menyangkut pemecahan masalah dan atau kebijakan-kebijakan pembangunan.
4) Produsen dan pelanggan, terutama menyangkut produk-produk (sarana produksi, mesin/peralatan, dan lain-lain.
5) Sumber informasi dan penggunanya, terutama terhadap masyara-kat yang relatif masih tertutup atau kurang memiliki aksesibilitas terhadap informasi.
6) Antar sesama stakeholder agribisnis, dalam pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, terutama dalam pertukaran informasi.
7) Antara masyarakat (di dalam) dan “pihak luar”, kaitannya dengan kegiatan agribisnis dan atau pengembangan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Berkaitan dengan pemahaman tersebut, Lionberger dalam Mardikanto (2010) dalam meletakkan penyuluhan sebagai “variabel antara” (interviening variable), dalam pembangunan (pertanian) yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan masyarakatnya.

KEDUDUKAN PENYULUH
Dalam pembangunan pertanian, kedudukan penyuluhan sebagai “perantara” perannya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian. Terkait, “kedudukan penyuluh (pertanian)”, maka kedudukan tidak berada di atas atau lebih tinggi dibanding petaninya, melainkan dalam “posisi yang sejajar”. Kedudukan sebagai mitra-sejajar tersebut, tidak hanya terletak pada proses sharing selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan, tetapi harus dimulai dari: sikap pribadi dalam berkomunikasi, tempat duduk, bahasa yang digunakan, sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempedulikan karena merasa saling membutuhkan dan memiliki kepentingan bersama.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008, kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam programa penyuluh penyuluhan pertanian, sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

PERANAN PENYULUHAN PEMBANGUNAN

Mosher (1966) dalam Mardikanto (2010), menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian sangat diperlukan sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian.

Lebih dari itu, dengan mengutip pendapat Hadisapoetro (1970) dalam Mardikanto (2010) yang menyatakan bahwa pelaksana-utama pembangunan pertanian pada dasarnya adalah petani-kecil yang merupakan golongan ekonomi lemah. Mardikanto (1993) dalam Mardikanto (2010) justru menilai kegiatan penyuluhan sebagai faktor-kunci keberhasilan pembangunan pertanian, karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemicu sekaligus pemacu pembangunan pertanian

Di samping itu, terkait dengan peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, entitas dan jejaring (USAID, 1995), Mardikanto (1998) dalam Mardikanto (2010) mengemukakan beragam peran/tugas penyuluhan dalam satu kata yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari: edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, yaitu:

1) Edukasi, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) dan atau stakeholders pembangunan yang lainnya.
Seperti telah dikemukakan, meskipun edukasi berarti pendidikan, tetapi proses pendidikan tidak boleh menggurui apalagi memak-sakan kehendak (indoktrinasi, agitasi), melainkan harus benar-benar berlangsung sebagai proses belajar bersama yang partisi-patip dan dialogis.

2) Diseminasi Informasi/Inovasi, yaitu penyebarluasan informasi/ inovasi dari sumber informasi dan atau penggunanya.
Tentang hal ini, seringkali kegiatan penyuluhan hanya terpaku untuk lebih mengutamakan penyebaran informasi/inovasui dari pihak-luar. Tetapi, dalam proses pembangunan, informasi dari “dalam” seringkali justru lebih penting, utamanya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan kebijakan dan atau pemecahan masalah yang segera memerlukan penanganan.

3) Fasilitasi, atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh client-nya.
Fungsi fasilitasi tidak harus selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai penengah/ mediator.

4) Konsultasi, yang tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekadar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
Dalam melaksanakan peran konsultasi, penting untuk memberikan rujukan kepada pihak lain yang “lebih mampu” dan atau lebih kompeten untuk menanganinya. Dalam melaksanakan fungsi konsultasi, penyuluh tidak boleh hanya “menunggu” tetapi harus aktif mendatangi kliennya.

5) Supervisi, atau pembinaan. Dalam praktek, supervisi seringkali disalah-artikan sebagai kegiatan “pengawasan” atau “pemeriksaan”. Tetapi sebenarnya adalah, lebih banyak pada upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian (self assesment), untuk kemudian memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi.

6) Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung. Karena itu, pemantauan tidak jauh berbeda dengan supervisi. Bedanya adalah, kegiatan pemantauan lebih menonjolkan peran penilaian, sedang supervisi lebih menonjolkan peran “upaya perbaikan”.

7) Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif), selama (on-going, pemantauan) dan setelah kegiatan selesai dilakukan (sumatif, ex-post). Meskipun demikian, evaluasi seringkali hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, untuk melihat proses hasil kegiatan (output), dan dampak (outcome) kegiatan, yang menyangkut kinerja (performance) baik teknis maupun finansialnya.

Terkait dengan hal ini, Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 4 merinci fungsi (peran) sistem penyuluhan sebagai berikut:
a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan moderm bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

SEJARAH PERANAN PENYULUHAN (PERTANIAN) DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Apabila dilihat peranannya, maka penyuluhan pertanian di Indonesia berkembang melalui beberapa tahap:
1) Dalam periode sebelum tahun 1960, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan pendekatan “tetesan minyak” melalui petani-petani maju dan kontak tani. Metode yang digunakan terutama melalui kursus tani mingguan bagi petani dewasa, wanita dan pemuda. Selain itu dilaksanakan juga kunjungan keluarga dan propaganda program peningkatan produksi.
2) Dalam periode 1975-1990, sistem latihan dan kunjungan (LAKU) mendominasi sistem kerja penyuluh pertanian di Indonesia terutama di daerah-daerah produksi padi. Sistem ini diperkenalkan dan dilaksanakan dengan dukungan Bank Dunia melalui Proyek Penyuluhan Tanaman Pangan (NFCEP) tahun 1975 dan diikuti oleh Proyek Penyuluhan Pertanian Nasional (NAEP I dan NAEP II). Tujuan kedua proyek tersebut pada intinya adalah untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian tertentu, dimulai dengan hasil pertanian utama yaitu padi yang masih menerapkan teknologi yang kurang produktivitasnya, dengan jalan mendiseminasikan teknologi usahatani, yang dikenal dengan Panca Usaha dan Sapta Usaha. Penyuluh pertanian, yang pada waktu itu dikenal dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dilatih untuk mengajar petani dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun dalam paket-paket teknologi. Sistem ini merupakan sistem kerja yang berdasarkan manajemen waktu yang ketat dan mengalihkan teknologi dimana petani hanya dianggap sebagai pengguna teknologi yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian.

Khusus mengenai program BIMAS, keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:
a. Didukung oleh political will yang kuat langsung dari Presiden yang diturunkan sampai ke Kepala Desa. Setiap minggu Provinsi lokasi Bimas Padi harus mengirimkan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Bimas Padi ke Departemen Pertanian dan ke Bina Graha.
b. Sifatnya sentralistis, pelaksana dan petani peserta Bimas di daerah harus mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah yang umumnya sudah dalam bentuk paket, termasuk paket teknologi usahatani (Panca Usaha dan Sapta Usaha).
c. Petani mendapatkan subsidi.
d. Delivery system diorganisasikan dalam bentuk Catur Sarana dan receiving mechanism-nya adalah kelompok tani
e. Kelembagaan yang mengelola program Bimas seragam.
f. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi optimal sebagai basis (homebase) penyuluhan pertanian yang dibagi dalam Wilayah Kerja BPP (WKBPP), Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dan Wilayah Kelompok (Wilkel).
g. Anggaran besar, tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
h. Didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.
i. Didukung oleh penyuluh pertanian yang relatif masih muda sehingga mobilitasnya tinggi dan mempunyai otoritas yang tinggi.
j. Menggunakan sistem kerja LAKU sebagai sistem kerja para penyuluh pertanian.

Sistem Bimas dilaksanakan hanya pada beberapa komoditi tertentu yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengendali Bimas di pusat dan di daerah oleh Satuan Pembina Bimas Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Sekretariat Badan Pengendali Bimas di Pusat juga berfungsi sebagai satuan administrasi pangkal para penyuluh pertanian. Pada kondisi di atas, para penyuluh pertanian semuanya dikerahkan untuk mensukseskan Program Bimas dalam rangka swasembada beras, sehingga program peningkatan produksi komoditas di luar beras tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Walaupun Departemen Pertanian merekrut tenaga penyuluh pertanian khusus untuk menangani komoditas non beras, yang berstatus di pekerjakan di daerah, ternyata juga tidak memberikan hasil yang optimal karena tidak didukung oleh perangkat-perangkat seperti pada Program Bimas, termasuk penyediaan dananya. Dalam perkembangan selanjutnya, Sistem Kerja LAKU pun mengalami kemunduran, petani yang hadir dalam pertemuan dua mingguan di hamparan makin berkurang. Laporan studi Bank Dunia tahun 1995 menggambarkan makin banyak petani yang kurang puas dengan sistem ini. Penyuluh pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber informasi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam usahataninya.
3) Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah mengembangkan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif diantaranya model Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, model yang dikembangkan oleh KUF, Delivery, P4K dan DAFEP.
4) Sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan penyelenggaran penyuluhan berjalan secara optimal



PERANAN PENYULUHAN (PERTANIAN) DI JEPANG
Menurut Iwamoto (2008) dalam Subejo (2010), melaporkan bahwa isi aktivitas (peran) penyuluhan (pertanian) di Jepang secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu:
1) technical support, dalam hal ini penyuluh bertugas menyebarluaskan teknologi baru yang dikembangkan oleh lembaga penelitian yang telah diujicoba dan memiliki adaptabilitas yang tinggi, disebarluaskan melalui berbagai media seperti kunjungan petani, internet, publikasi tercetak, dan lain-lain;
2) management support, dalam kegiatan ini mencakup pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan bisnis usahatani bagi petani, misalnya mencakup pembukuan, diagnosis bisnis dan analisis model pertanian;
3) training and support for youth farming, penyuluh menawarkan pelatihan kepada petani muda dan pemula di farmer academy serta mendorong petani melalui study tour atau percobaan pertanian bersama;
4) supporting of women and aged farmer, kegiatan ini berusaha untuk mendorong kaum perempuan tani untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pengelolaan usahatani, hasil yang cukup menonjol adalah semakin banyaknya kaum perempuan tani yang aktif dalam pengolahan produk pertanian dan direct marketing produk pertanian.

Selain hal tersebut, penyuluh pertanian juga melakukan aktivitas untuk mengajarkan dan ketrampilan dan pengetahuan tradisional yang dianggap penting misalnya transfer pengetahuan tentang pangan lokal kepada generasi muda, dan lain-lain.


PERANAN PENYULUH (PERTANIAN)
Apabila dilihat perannya maka penyuluh pertanian PNS termasuk pejabat fungsional, terdiri dari:
1) Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
2) Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
Peran penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta sebagai mitra penyuluh pertanian PNS, sebagai berikut:
1) menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan;
2) melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
3) melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja;
4) mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
5) berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama;
6) menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
7) menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
8) menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
9) melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui kegiatan media penyuluhan, seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama;
10) menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.